KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA

 

KABUPATEN BATU BARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Orientasi

Batu Bara adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sumatra Utara, Indonesia. DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang pembentukannya tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 15 Juni 2007, bersamaan dengan dilantiknya Penjabat Bupati Batu Bara, Drs. H. Sofyan Nasution, S.H.

Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan dan beribu kota di kecamatan Lima Puluh. Kabupaten Batu Bara adalah salah satu dari 16 kabupaten dan kota baru yang dimekarkan pada dalam kurun tahun 2006. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Batubara 2021, penduduk kabupaten ini pada tahun 2020 berjumlah 410.678 jiwa dengan kepadatan 454 jiwa/km².

Sejarah

Sejarah terbentuknya Kabupaten Batu Bara diawali dengan keinginan masyarakat di wilayah eks Kewedanan Batu Bara untuk membentuk sebuah kabupaten Otonom baru. Upaya ini telah dimulai sejak tahun 1957 namun mengalami kendala ketika terjadi dinamika politik nasional hingga akhir tahun 1969. Setelah itu, masyarakat Batu Bara kembali mengaspirasikan supaya 5 kecamatan yang ada di Batu Bara, menjadi sebuah kabupaten baru. Sehingga dibentuk Panitia Pembentukan Otonom Batu Bara (PPOB) yang diprakarsai oleh seorang tokoh masyarakat yang pernah menjadi anggota DPRD Asahan. PPOB ini berkedudukan di jalan Merdeka kecamatan Tanjung Tiram. Namun proses pembentukan kabupaten baru kembali tertunda, karena Undang-undang Otonom belum dikeluarkan oleh Pemerintah.

Upaya membentuk kabupaten baru kembali diupayakan pada 1999, masyarakat Batu Bara menilai bahwa terbentuknya Kabupaten Batu Bara adalah hasil perjuangan masyarakat. Tetapi keinginan masyarakat Batu Bara ini ditolak oleh Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat dan peraturan Pemerintah yang lebih tinggi. Isi PROPEDA tersebut tertuang pada angka 2 (dua) pada kegiatan pokok program pembangunan daerah menyebutkan bahwa adanya “Upaya rasional pola berfikir masyarakat melalui pendekatan persuasive”, khususnya terhadap provokasi memisahkan diri dari wilayah Kabupaten Asahan, serta sosialisasi kepada masyarakat bahwa sampai pada tahun 2005 tidak akan pernah ada yaitu apa yang disebut dengan pemekaran.

Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Asahan, masyarakat Batu Bara yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Menuju Kabupaten Batu Bara (LSM-GEMKARA) menginventarisir Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan berasal dari putra asli daerah Batu Bara. Atas kesepakatan bersama, OK Arya Zulkarnaen ditunjuk sebagai pemimpin organisasi sekaligus pelaksana perjuangan pemekaran. Adanya pendekatan persuasif kepada pemerinth provinsi Sumatra Utara dan pemerintah pusat, dengan prinsip “Surut Berpantang Batu Bara Harus Menjadi Kabupaten”, akhirnya pemebentukan kabupaten Batu Bara disetujui. Dalam data Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa Kabupaten Batu Bata dibentuk pada 2 Januari 2007 atas dasar hukum UU Nomor 5 Tahun 2007, dengan ibu kota Lima Puluh.

Geografis

Kabupaten Batu Bara merupakan pemekaran dari Kabupaten Asahan di mana tujuh kecamatan di Kabupaten Asahan dikurangi dan dipindahkan wilayahnya menjadi wilayah Kabupaten Batu Bara. Kabupaten ini terletak di tepi pantai Selat Malaka, sekitar 175 km selatan ibu kota Medan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Kabupaten Batu Bara termasuk ke dalam Karesidenan Sumatra Timur.

Batas wilayah

Utara	Bandar Khalipah (Kabupaten Serdang Bedagai) dan Selat Malaka.
Timur	Meranti (Kabupaten Asahan) dan Selat Malaka.
Selatan	Meranti (Kabupaten Asahan) dan Ujung Padang (Kabupaten Simalungun).
Barat	Bosar Maligas, Bandar, Bandar Masilam, Dolok Batunanggar (Kabupaten Simalungun) dan Tebingtinggi (Kabupaten Serdang Bedagai).

Pemerintahan

Bupati dan Wakil

Daftar Bupati Batubara

Bupati Batu Bara adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Batu Bara. Bupati Batu Bara bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Utara. Saat ini, Bupati atau Kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Batu Bara ialah Zahir, dengan wakil Bupati Oky Iqbal Frima. Mereka menang pada Pemilihan umum Bupati Batu Bara 2018. Zahir dan Oky dilantik oleh Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, pada 27 Desember 2018 Kota Medan, untuk masa jabatan 2018-2023.

Demografi

Penduduk Kabupaten Batu Bara didominasi oleh etnis Melayu, kemudian diikuti oleh orang-orang Jawa, dan Suku Batak. Orang Mandailing merupakan sub-etnis Batak yang paling banyak bermukim disini. Etnis Jawa atau yang dikenal dengan Pujakesuma (Putra Jawa Kelahiran Sumatra) mencapai 43% dari keseluruhan penduduk Batu Bara. Mereka merupakan keturunan kuli-kuli perkebunan yang dibawa para pekebun Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Selain itu orang Minangkabau juga banyak ditemui di kabupaten ini. Sejak abad ke-18, Batu Bara telah menjadi pangkalan bagi orang-orang kaya Minangkabau yang melakukan perdagangan lintas selat. Mereka membawa hasil-hasil bumi dari pedalaman Sumatra, untuk dijual kepada orang-orang Eropa di Penang dan Singapura. Seperti halnya Pelalawan, Siak, dan Jambi; Batu Bara merupakan koloni dagang orang-orang Minang di pesisir timur Sumatra. Dari lima suku (klan) asli yang terdapat di Batu Bara yakni Lima Laras, Tanah Datar, Pesisir, Lima Puluh dan Suku Boga, dua di antaranya teridentifikasi sebagai nama luhak di Minangkabau, yang diperkirakan sebagai tempat asal masyarakat suku tersebut.

Agama

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase agama penduduk Kabupaten Batu Bara adalah Islam 87,81%, kemudian Kristen 11,56%, dimana Protestan 10,04% dan Katolik 1,52%. Sebagian kecil lagi Budha 0,29%, Konghucu 0,02%, Hindu 0,01% dan lainnya 0,31%.

Transportasi

Pada 27 Januari 2015 groundbreaking Pelabuhan Kuala Tanjung telah dilakukan. Pelabuhan ini dapat menampung 60 juta TEU (unit setara dua puluh kaki) per tahun sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia Barat, lebih besar dari Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dengan hanya 15 juta TEU per tahun.  Ditambah keberadaan Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat sepanjang 143,23 km yang diperkirakan Seksi 1 dan 2 selesai dibangun pada akhir tahun 2022 dan Seksi 3 dan 4 selesai dibangun pada tahun 2023.

Juga Jalan Tol Indrapura-Kisaran sepanjang 47.55 km. Progress pembangunan telah mencapai 41,11% dan akan rampung pada Tahun 2022. Dan Jalur Kereta Api Bandar Tinggi–Kuala Tanjung yang segera dioperasikan tahun 2022 sebagai Jalur Kereta Barang dan Jalur KA Perintis Datuk Belambangan yang melayani Rute Stasiun Tebing Tinggi–Stasiun Bandar Tinggi–Stasiun Tanjung Gading–Stasiun Kuala Tanjung - Stasiun Pelabuhan Kuala Tanjung

----- ooooo oOo ooooo -----

Sumber : Google Wikipedia

 

KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA

 

KABUPATEN DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

Orientasi

Dairi (surat Batak: ᯑᯤᯒᯪ) adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Ibu kotanya ialah kecamatan Sidikalang. Kabupaten ini kemudian dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Dairi sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Pakpak Bharat dengan dasar hukum Undang Undang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2003.

Kabupaten Dairi merupakan salah satu dari 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatra Utara dengan luas wilayah 192.780 hektare, yaitu sekitar 2,69% dari luas provinsi Sumatra Utara (7.160.000 hektare) yang terletak di sebelah barat laut Provinsi Sumatra Utara. Pada umumnya Kabupaten Dairi berada pada ketinggian rata-rata 700 s.d. 1.250 m di atas permukaan laut, dengan 15 kecamatan. Jumlah penduduk kabupaten Dairi akhir tahun 2021 adalah sebanyak 318.616 jiwa.

Sejarah Berdirinya Kabupaten Dairi Seri ke-2

Setelah membahas sejarah berdirinya Kabupaten Dairi pada seri pertama, pada seri kedua ini kita akan mengupas dan menilik kembali bagaimana sebenarnya proses atau perjalanan panjang yang dilalui para orangtua (Leluhur) kita dalam memperjuangkan tanah bumi “Sulang Silima” ini menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Dairi seutuhnya. Diketahui, sebelum menjadi 15 Kecamatan, 161 Desa dan 8 Kelurahan seperti saat ini, Kecamatan yang ada di Kabupaten Dairi pada saat itu mengalami proses panjang dan revisi jumlah kecamatan yang berulang kali, bahkan wilayah Kabupaten Dairi sempat menjadi wilayah Tapanuli Utara.

Untuk itu, sebagai generasi penerus bangsa dan menghormati perjuangan para leluhur kita, sudah sepantasnya kita mengetahui bagaimanana perjalanan panjang dan proses yang mereka lalui. mari kita baca dan simak Bersama-sama di seri kedua ini.

Seri Kedua

Setelah ditetapkannya 1 Oktober 1947 sebagai “Hari Jadi Kabupaten Dairi” dengan Bupati pertama adalah Paulus Manurung, Kabupaten Dairi saat itu dibagi menjadi 3 (tiga) Kewedanaan yaitu 1. Kewedanaan Sidikalang yang dipimpin oleh J. O. T. Sitohang. Kewedanaan Sidikalang ini dibagi atas 2 (dua) Kecamatan yaitu : Kecamatan Sidikalang dipimpin oleh Tahir Ujung, Kecamatan Sumbul dipimpin oleh Mangaraja Lumban Tobing. Selanjutnya, 2. Kewedanaan Simsim, dipimpin oleh Raja Kisaran Massy Maha. Kewedanaan Simsim dibagai atas 2 (dua) Kecamatan yaitu: Kecamatan Kerajaan dipimpin merangkap oleh Raja Kisaran Massy Maha, Kecamatan Salak, dipimpin oleh Poli Karpus Panggabean.

Selanjutnya, 3. Kewedanaan Karo Kampung, dipimpin oleh Gading Barklomeus Pinem. Kewedanaan Karo Kampung, dibagi atas 2 (dua) Kecamatan yaitu: Kecamatan Tigalingga, dipimpin oleh Ngapid David Tarigan. Kecamatan Tanah Pinem, dipimpin oleh Johannes Pinem. Dengan demikian pada awal berdirinya Kabupaten Dairi , wilayahnya terbagi atas 3 (tiga) Kewedanaan dan 6 (enam) Kecamatan.

Selanjutnya, Setelah penyerahan kedaulatan wilayah Indonesia oleh Belanda, maka Pemerintahan Militer di Dairi kembali kepada Pemerintahan Sipil. Dimana, sebagai Kepala Pemerintahan Dairi adalah Gading Barklomeus Pinem dan Raja Kisaran Massy Maha, yang kemudian digantikan oleh Jonathan Ompu Tording Sitohang pada tanggal 10 Desember 1949. Pada masa tersebut jumlah Kecamatan di Kabupaten Dairi sudah ada 12 Kecamatan namun diciutkan dari 12 Kecamatan menjadi 8 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Sidikalang, ibukotanya Sidikalang dipimpin oleh Asisten Wedana, M. Bakkara.

Kecamatan Sumbul ibukotanya Sumbul dipimpin oleh Asisten Wedana Bonipasius Simangunsong, Kecamatan Salak, ibukotanya Salak dipimpin oleh Asisten Wedana Poli Karpus Panggabean. Kecamatan Kerajaan, ibukotanya Sukaramai dipimpin oleh Asisten Wedana Wal Mantas Habeahan, Kecamatan Tigalingga ibukotanya Tigalingga, dipimpin oleh Asisten Wedana Gayus Silaen, Kecamatan Tanah Pinem ibukotanya Kutabuluh dipimpin oleh Asisten Wedana, Ngapid David Tarigan, Kecamatan Silima Pungga-pungga ibukotanya Parongil dipimpin oleh Asisten Wedana, Aleks Sitorus, dan Kecamatan Siempat Nempu, ibukotanya Bunturaja dipimpin oleh Asisten Wedana, Urbanus Rajagukguk.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, maka semua Kabupaten yang dibentuk pada masa Agresi Militer I dan II harus kembali dilebur, sehingga Kabupaten Dairi yang telah dibentuk tanggal 1 Oktober 1947 harus menjadi bagian dari Kabupaten Tapanuli Utara dengan ibukotanya Tarutung. Selanjutnya, sejak tanggal 1 April 1950, 8 Kecamatan yang ada di Dairi kembali menjadi bagian dari wilayah pemerintahan Tapanuli Utara.

Akibat peleburan dan penggabungan wilayah Kabupaten Dairi menjadi bagian dari Tapanuli Utara, maka Tokoh-Tokoh Masyarakat Dairi terus berjuang meminta kepada Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Propinsi Sumatera Utara agar keinginan menjadi daerah Otonom Tingkat II Dairi dapat segera disetujui berdasarkan Undang-Undang.

Kemudian peristiwa penting terjadi pada Tahun 1958, karena timbulnya peristiwa pemberontakan PRRI yang mengakibatkan terputusnya hubungan antara Sidikalang (Dairi) dengan Tarutung sebagai ibukota Tapanuli Utara, sehingga penyelenggaraan pemerintahan hampir vakum. Untuk menjaga kevakuman pemerintahan, maka Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara dengan Surat Perintah Nomor : 656/UPS/1958 tgl. 28 Agustus 1958 mengambil kebijakan penting dalam pemerintahan dengan menetapkan daerah Dairi menjadi Wilayah Administratif, dengan sebutan, Coordinator Schaap, yang secara langsung berurusan dengan Propinsi Sumatera Utara. Untuk mengisi Koordinator Schaap Pemerintahan di Dairi dihunjuk sebagai pimpinan sementara yakni Nasib Nasutian ( Pati pada Kantor Gubernur Sumatera Utara) yang selanjutnya digantikan oleh Djauli Manik sebagai Koordinator Schaap Pemerintahan Dairi.

Selanjutnya, sejak tahun 1958, aspirasi masyarakat Dairi untuk memperjuangkan Daerahnya sebagai Kabupaten yang Otonom tetap tumbuh berkembang dengan mengutus Tokoh-tokoh Masyarakat ke Jakarta untuk menyampaikan hasrat dimaksud agar disetujui. Aspirasi dan tuntutan tersebut terus berkembang sampai Tahun 1964. Pertimbangan persetujuan pembentukan daerah Otonom Kabupaten Dairi, diproses oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri saat itu, yaitu Sanusi Harjadinata yang pada tahun itu menyetujui Daerah Tingkat II Dairi menjadi Daerah Otonom Kabupaten yang terpisah dari Kabupaten Tapanuli Utara.

Akhirnya pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi ditetapkan Pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang darurat yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 1964, tanggal 13 Pebruari 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1964. Kemudian oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya, Peresmian Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi menjadi Daerah Tingkat II Otonom dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 2 Mei 1964 bertempat di Gedung Nasional Sidikalang. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964, maka wilayah Kabupaten Dairi pada saat pembentukannya terdiri atas 8 ( delapan ) Kecamatan yaitu Kecamatan Sidikalang ibukotanya Sidikalang, Kecamatan Sumbul ibukotanya Sumbul, Kecamatan Tigalingga ibukotanya Tigalingga, Kecamatan Tanah Pinem ibukotanya Kutabuluh, Kecamatan Salak ibukotanya Salak, Kecamatan Kerajaan ibukotanya Sukaramai, Kecamatan Silima Pungga-Pungga ibukotanya Parongil dan, Kecamatan Siempat Nempu ibukotanya Bunturaja.

Selanjutnya dilakukan pemekaran-pemekaran sbb: Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 Pembentukan tentang Kecamatan Parbuluan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir dan Pegagan Hilir. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kecamatan Berampu dan Gunung Sitember, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kecamatan Silahisabungan dan, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kecamatan Sitinjo. Setelah beberapa kali pemekaran Kecamatan dan Desa, maka sampai dengan saat ini wilayah administratif Kabupaten Dairi terdiri dari 15 Kecamatan, 161 Desa dan 8 Kelurahan.

*Untuk pembahasan selanjutnya mengenai sejarah singkat Kabupaten Dairi akan dibahas pada seri ketiga. Terimakasih - Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan

Sejarah

Pada Masa Agresi 1 Berdasarkan surat Residen Tapanuli Nomor 1256 tanggal 12 September 1947, maka ditetapkanlah Hatian Paulus Manurung sebagai Kepala Daerah Tk. II pertama di Kabupaten Dairi yang berkedudukan di Sidikalang, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1947 (catatan: hari bersejarah ini berdasarkan kesepakatan pemerintah dan masyarakat kelak dikukuhkan sebagai hari jadi Kabupaten Dairi, melalui Keputusan DPRD Kab. Dati II Dairi Nomor 4/K-DPRD/1997 tanggal 26 April 1977). Paulus Manurung adalah seorang Ahli Hukum dari Medan, Ketua Pengadilan Tebing Tinggi, Pendidik, merupakan Bupati Pertama Kabupaten Dairi.

Pada Masa Sesudah Tahun 1960

Kabupaten Dairi didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi, selanjutnya wilayahnya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Wilayah Kecamatan di Kabupaten Dairi, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara. Penjabat Bupati Kepala Daerah Dairi pertama ditetapkan Rambio Muda Aritonang yang bertugas mempersiapkan pembentukan DPRD Dairi serta pemilihan Bupati definitif.

Pada kesempatan pertama Bupati Kepala Daerah Dairi terpilih dengan suara terbanyak adalah Mayor Raja Nembah Maha pada tanggal 2 Mei 1964. Sejak tahun 1999 sampai dengan 2009 Kabupaten Dairi dipimpin oleh Bupati Dr. Master Parulian Tumangger dan selanjutnya digantikan oleh wakilnya, Kanjeng Raden Adipati (KRA) Johnny Sitohang Adinegoro. Kanjeng Raden Adipati (KRA) Johnny Sitohang Adinegoro dan Irwansyah Pasi, S.H. menjadi Bupati dan Wakil Bupati Dairi periode 2009-2014.

Geografi

Batas wilayah

Utara	Kabupaten Karo
Timur	Kabupaten Samosir dan Danau Toba
Selatan	Kabupaten Pakpak Bharat
Barat	Kabupaten Aceh Tenggara dan Kota Subulussalam (Provinsi Aceh)

Pemerintahan

Daftar Bupati

Daftar Bupati Dairi

Bupati Dairi adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Dairi. Bupati Dairi bertanggungjawab kepada Gubernur provinsi Sumatra Utara. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Dairi ialah Eddy Keleng Ate Berutu, dengan wakil bupati Jimmy Andrea Lukita Sihombing. Mereka menang pada Pemilihan umum Bupati Dairi 2018. Eddy Berutu merupakan bupati Dairi ke-20 setelah kabupaten ini didirikan. Sementara Jimmy Sihombing menjadi wakil bupati Dairi diusia yang masih muda, dilantik ketika ia masih berusia 27 tahun. Mereka dilantik oleh gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, pada 24 April 2019 di Kota Medan.

Kecamatan

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Dairi

Kabupaten Dairi terdiri dari 15 kecamatan yaitu:

1.        Berampu

2.        Gunung Sitember

3.        Lae Parira

4.        Parbuluan

5.        Pegagan Hilir

6.        Sidikalang

7.        Siempat Nempu

8.        Siempat Nempu Hilir

9.        Siempat Nempu Hulu

10.    Silahisabungan

11.    Silima Pungga-Pungga

12.    Sitinjo

13.    Sumbul

14.    Tanah Pinem

15.    Tigalingga

Demografi

Suku Bangsa

Penduduk asli yang mendiami wilayah kabupaten Dairi adalah suku Batak Pakpak. Dan suku lain umumnya adalah suku Batak Toba, Karo, dan pendatang dari daerah lain seperti suku Jawa, Tionghoa, Aceh, Minangkabau dan lainnya. Bahasa yang digunakan selain bahasa nasional bahasa Indonesia adalah bahasa Batak Toba, Pakpak, dan Karo.

Suku Pakpak terbagi menjadi 5 suak berdasarkan wilayah persebarannya. Kelima puak tersebut adalah:

1.  Suak Simsim. Mereka adalah orang Pakpak yang menetap dan memiliki hak ulayat di daerah Simsim. Marga-marga yang termasuk ke golongan ini adalah marga Berutu, Sinamo, Padang, Solin, Banurea, Boang Manalu, Cibro, Sitakar, dan lain-lain. Dan kelompok ini menyebar di seluruh wilayah kabupaten Dairi.

2.  Suak Keppas. Mereka adalah orang Pakpak yang tinggal dan memakai berdialek Keppas. Marga-marga yang masuk ke golongan ini adalah marga Ujung, Bintang, Bako, Maha, dan lain-lain. Wilayah kecamatan utamanya ada di kecamatan Sidikalang, Silima Pungga-pungga, Tanah Pinem, dan kecamatan Sitinjo.

3.   Suak Pegagan. Mereka adalah orang Pakpak yang berasal dan memakai berdialek Pegagan. Marga-marga yang termasuk ke golongan ini adalah marga Lingga, Mataniari, Maibang, Manik, Siketang, dan lain-lain. Mereka banyak bermukim di Kecamatan Sumbul, Pegagan Hilir, dan Kecamatan Tigalingga di Kabupaten Dairi.

4.  Suak Kelasen. Mereka adalah orang Pakpak yang bermukim di daerah Kelasen, yaitu di sekitar perbatasan Kabupaten Dairi dan sebagian Kabupaten Humbang Hasundutan, khususnya kecamatan Parlilitan dan Pakkat. Marga-marga yang masuk dalam golongan ini adalah marga Tumangger, Siketang, Tinambunan, Anak Ampun, Kesogihen (Hasugian), Maharaja, Meka, Berasa, dan lain-lain.

5.   Suak Boang. Mereka adalah orang Pakpak yang menyebar di sekitar Kabupaten Aceh Singkil, dan sebagian di kabupaten Dairi. Mereka menuturkan bahasa Pakpak dengan dialek Boang. Marga-marga yang termasuk suak Boang adalah marga Sambo, Penarik, dan Saraan.

Agama

Pada tahun 2021, jumlah penduduk kabupaten Dairi sebanyak 318.616 jiwa. Berdasarkan agama yang dianut, mayoritas penduduk kabupaten Dairi memeluk agama Kekristenan. Adapun persentasi penduduk kabupaten Dairi menurut agama yang dianut adalah Kristen 84,09%, dimana Protestan 72,80% dan Katolik 11,29%. Sebagian lagi memeluk agama Islam 15,66%, kemudian Buddha 0,10%, Hindu 0,01% dan Lainnya 0,14%. Untuk rumah ibadah, terdapat 963 gereja Protestan, 147 gereja Katolik, 143 masjid, 1 vihara dan 1 pura.

Kuliner

Salah satu produk kuliner paling terkenal dari kabupaten Dairi adalah Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang sudah populer bagi pecinta kopi, baik masyarakat Indonesia bahkan dunia.^[13] Data dari Badan Pusat Statistik kabupaten Dairi 2021, luas perkebunan kopi di kabupaten Dairi mencapai 13.190 hektar untuk tahun 2020. Penghasilan perkebunan kopi juga merupakan yang tertinggi dibanding perkebunan lainnya seperti karet, kakao, dan kelapa, dan tahun 2020 menghasil 10.188 ton.

Pariwisata

Objek Wisata

Beberapa wisata yang ada di kabupaten Dairi, diantaranya;

1.    Tugu Makam Raja Silahi Sabungan

2.    Panorama Puncak Sidiangkat

3.    Taman Wisata Iman Sitinjo

4.    Wisata Letter Z

5.    Aek Sipaulak Hosa

6.    Hutan Wisata Lae Pondom

Pariwisata Pantai Silalahi: Rumah Tanggal, Tumaras, Sialaman

1.        Panorama Lae Nauli

2.        Air Terjun Lae Basbas

3.        Danau di atas Gunung Kempawa

4.        Panorama Gua Dalam / Panjang Kendet Liang

5.        Air Terjun Lae Pendaroh

6.        Benda Bersejarah Batu Aceh

7.        Bangunan Jerro Pakpak

8.        Panorama Kangkung

9.        Uruk Simbelin

10.    Mata Lae Bonian

11.    Panorama Silumboyah

12.    Bantun Kerbo

Sumber : Google Wikipedia

 

Sejarah Berdirinya Kabupaten Dairi Seri ke-2

Setelah membahas sejarah berdirinya Kabupaten Dairi pada seri pertama, pada seri kedua ini kita akan mengupas dan menilik kembali bagaimana sebenarnya proses atau perjalanan panjang yang dilalui para orangtua (Leluhur) kita dalam memperjuangkan tanah bumi “Sulang Silima” ini menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Dairi seutuhnya. Diketahui, sebelum menjadi 15 Kecamatan, 161 Desa dan 8 Kelurahan seperti saat ini, Kecamatan yang ada di Kabupaten Dairi pada saat itu mengalami proses panjang dan revisi jumlah kecamatan yang berulang kali, bahkan wilayah Kabupaten Dairi sempat menjadi wilayah Tapanuli Utara.

Untuk itu, sebagai generasi penerus bangsa dan menghormati perjuangan para leluhur kita, sudah sepantasnya kita mengetahui bagaimanana perjalanan panjang dan proses yang mereka lalui. mari kita baca dan simak Bersama-sama di seri kedua ini.

*Seri Kedua

Setelah ditetapkannya 1 Oktober 1947 sebagai “Hari Jadi Kabupaten Dairi” dengan Bupati pertama adalah Paulus Manurung, Kabupaten Dairi saat itu dibagi menjadi 3 (tiga) Kewedanaan yaitu 1. Kewedanaan Sidikalang yang dipimpin oleh J. O. T. Sitohang. Kewedanaan Sidikalang ini dibagi atas 2 (dua) Kecamatan yaitu : Kecamatan Sidikalang dipimpin oleh Tahir Ujung, Kecamatan Sumbul dipimpin oleh Mangaraja Lumban Tobing. Selanjutnya, 2. Kewedanaan Simsim, dipimpin oleh Raja Kisaran Massy Maha. Kewedanaan Simsim dibagai atas 2 (dua) Kecamatan yaitu: Kecamatan Kerajaan dipimpin merangkap oleh Raja Kisaran Massy Maha, Kecamatan Salak, dipimpin oleh Poli Karpus Panggabean.

Selanjutnya, 3. Kewedanaan Karo Kampung, dipimpin oleh Gading Barklomeus Pinem. Kewedanaan Karo Kampung, dibagi atas 2 (dua) Kecamatan yaitu: Kecamatan Tigalingga, dipimpin oleh Ngapid David Tarigan. Kecamatan Tanah Pinem, dipimpin oleh Johannes Pinem. Dengan demikian pada awal berdirinya Kabupaten Dairi , wilayahnya terbagi atas 3 (tiga) Kewedanaan dan 6 (enam) Kecamatan.

Selanjutnya, Setelah penyerahan kedaulatan wilayah Indonesia oleh Belanda, maka Pemerintahan Militer di Dairi kembali kepada Pemerintahan Sipil. Dimana, sebagai Kepala Pemerintahan Dairi adalah Gading Barklomeus Pinem dan Raja Kisaran Massy Maha, yang kemudian digantikan oleh Jonathan Ompu Tording Sitohang pada tanggal 10 Desember 1949. Pada masa tersebut jumlah Kecamatan di Kabupaten Dairi sudah ada 12 Kecamatan namun diciutkan dari 12 Kecamatan menjadi 8 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Sidikalang, ibukotanya Sidikalang dipimpin oleh Asisten Wedana, M. Bakkara.

Kecamatan Sumbul ibukotanya Sumbul dipimpin oleh Asisten Wedana Bonipasius Simangunsong, Kecamatan Salak, ibukotanya Salak dipimpin oleh Asisten Wedana Poli Karpus Panggabean. Kecamatan Kerajaan, ibukotanya Sukaramai dipimpin oleh Asisten Wedana Wal Mantas Habeahan, Kecamatan Tigalingga ibukotanya Tigalingga, dipimpin oleh Asisten Wedana Gayus Silaen, Kecamatan Tanah Pinem ibukotanya Kutabuluh dipimpin oleh Asisten Wedana, Ngapid David Tarigan, Kecamatan Silima Pungga-pungga ibukotanya Parongil dipimpin oleh Asisten Wedana, Aleks Sitorus, dan Kecamatan Siempat Nempu, ibukotanya Bunturaja dipimpin oleh Asisten Wedana, Urbanus Rajagukguk.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, maka semua Kabupaten yang dibentuk pada masa Agresi Militer I dan II harus kembali dilebur, sehingga Kabupaten Dairi yang telah dibentuk tanggal 1 Oktober 1947 harus menjadi bagian dari Kabupaten Tapanuli Utara dengan ibukotanya Tarutung. Selanjutnya, sejak tanggal 1 April 1950, 8 Kecamatan yang ada di Dairi kembali menjadi bagian dari wilayah pemerintahan Tapanuli Utara.

Akibat peleburan dan penggabungan wilayah Kabupaten Dairi menjadi bagian dari Tapanuli Utara, maka Tokoh-Tokoh Masyarakat Dairi terus berjuang meminta kepada Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Propinsi Sumatera Utara agar keinginan menjadi daerah Otonom Tingkat II Dairi dapat segera disetujui berdasarkan Undang-Undang.

Kemudian peristiwa penting terjadi pada Tahun 1958, karena timbulnya peristiwa pemberontakan PRRI yang mengakibatkan terputusnya hubungan antara Sidikalang (Dairi) dengan Tarutung sebagai ibukota Tapanuli Utara, sehingga penyelenggaraan pemerintahan hampir vakum. Untuk menjaga kevakuman pemerintahan, maka Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara dengan Surat Perintah Nomor : 656/UPS/1958 tgl. 28 Agustus 1958 mengambil kebijakan penting dalam pemerintahan dengan menetapkan daerah Dairi menjadi Wilayah Administratif, dengan sebutan, Coordinator Schaap, yang secara langsung berurusan dengan Propinsi Sumatera Utara. Untuk mengisi Koordinator Schaap Pemerintahan di Dairi dihunjuk sebagai pimpinan sementara yakni Nasib Nasutian ( Pati pada Kantor Gubernur Sumatera Utara) yang selanjutnya digantikan oleh Djauli Manik sebagai Koordinator Schaap Pemerintahan Dairi.

Selanjutnya, sejak tahun 1958, aspirasi masyarakat Dairi untuk memperjuangkan Daerahnya sebagai Kabupaten yang Otonom tetap tumbuh berkembang dengan mengutus Tokoh-tokoh Masyarakat ke Jakarta untuk menyampaikan hasrat dimaksud agar disetujui. Aspirasi dan tuntutan tersebut terus berkembang sampai Tahun 1964. Pertimbangan persetujuan pembentukan daerah Otonom Kabupaten Dairi, diproses oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri saat itu, yaitu Sanusi Harjadinata yang pada tahun itu menyetujui Daerah Tingkat II Dairi menjadi Daerah Otonom Kabupaten yang terpisah dari Kabupaten Tapanuli Utara.

Akhirnya pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi ditetapkan Pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang darurat yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 1964, tanggal 13 Pebruari 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1964. Kemudian oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya, Peresmian Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi menjadi Daerah Tingkat II Otonom dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 2 Mei 1964 bertempat di Gedung Nasional Sidikalang. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964, maka wilayah Kabupaten Dairi pada saat pembentukannya terdiri atas 8 ( delapan ) Kecamatan yaitu Kecamatan Sidikalang ibukotanya Sidikalang, Kecamatan Sumbul ibukotanya Sumbul, Kecamatan Tigalingga ibukotanya Tigalingga, Kecamatan Tanah Pinem ibukotanya Kutabuluh, Kecamatan Salak ibukotanya Salak, Kecamatan Kerajaan ibukotanya Sukaramai, Kecamatan Silima Pungga-Pungga ibukotanya Parongil dan, Kecamatan Siempat Nempu ibukotanya Bunturaja.

Selanjutnya dilakukan pemekaran-pemekaran sbb: Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 Pembentukan tentang Kecamatan Parbuluan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir dan Pegagan Hilir. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kecamatan Berampu dan Gunung Sitember, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kecamatan Silahisabungan dan, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kecamatan Sitinjo. Setelah beberapa kali pemekaran Kecamatan dan Desa, maka sampai dengan saat ini wilayah administratif Kabupaten Dairi terdiri dari 15 Kecamatan, 161 Desa dan 8 Kelurahan.

(Ber) *Untuk pembahasan selanjutnya mengenai sejarah singkat Kabupaten Dairi akan dibahas pada seri ketiga. Terimakasih

Sumber : Google Wikipedia