Catatan Kang Sena Gunungjati Cirebon: PROVINSI SULAWESI BARAT

PROVINSI SULAWESI BARAT

BER-IBU KOTA DI KABUPATEN MAMUJU

Orientasi

Sulawesi Barat (disingkat Sulbar, Lontara: ᨔᨘᨒᨓᨙᨔᨗ ᨅᨑ) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Sulawesi, Indonesia. Daerah ini pernah menjadi bagian dari provinsi Sulawesi Selatan hingga pemekaran provinsi pada 2004. Ibu kota provinsi Sulawesi Barat adalah Kabupaten Mamuju.

Pembentukan provinsi Sulawesi Barat merupakan hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 yang disahkan dalam rapat Paripurna antara Pemerintah dan DPR RI, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2004. Sulawesi Barat memiliki daratan dengan luas 16.937, 16 km² dan lautan dengan luas 20.342 km² serta pesisir pantai sepanjang 677 km. Jumlah kecamatan di Sulawesi barat sebanyak 69 dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 649.

Sejarah

Penyatuan kerajaan di Tanah Mandar

Sebelum datangnya Belanda, suku Mandar di Sulawesi Barat terdiri dari berbagai kerajaan. Pada Abad ke-16, Raja Tomepayung dari Kerajaan Balanipa memprakarsai penyatuan kerajaan-kerajaan tersebut menjadi konfederasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketertiban bersama dengan mengontrol perdagangan di pesisir barat Sulawesi. Kerajaan Balanipa, Kerajaan Binuang, Sendana, Tapalang, Banggae, Pamboang, dan Mamuju, bersatu membentuk persekutuan Pitu Babana Binanga (tujuh kerajaan pesisir) melalui Assitalliang Tammajarra atau Perjanjian Tammajarra. Balanipa berstatus sebagai ayah atau ketua, Sendana sebagai ibu atau wakil ketua dan kerajaan lain sebagai anak atau anggota. Kerajaan Mandar pesisir melakukan perluasan ke utara yang merupakan wilayah Suku Kaili.

Tidak hanya di pesisir, kerajaan-kerajaan di pedalaman juga membentuk persekutuan Pitu Ulunna Salu (tujuh kerajaan hulu) yang terdiri dari Tabulahan, Rantebulahan, Aralle, Mambi, Matangnga, Tabang, dan Bambang. Kedua persekutuan tersebut sering terlibat konflik seperti Perang Lahakang, Sungkiq, dan Damadamaq. Sehingga Raja Tomepayung dari Balanipa sebagai perwakilan Pitu Babana Binanga bertemu dengan Raja Londong Dahata dari Rantebulahan sebagai perwakilan Pitu Ulunna Salu membuat perjanjian allamungan batu di Luyo Balanipa untuk menyatukan wilayah Mandar baik di pesisir maupun di pedalaman. Mandar menjadi kerajaan maritim yang kuat dan disegani.

Masa Kolonial

Kerajaan di Mandar pesisir merupakan sekutu dari kerajaan besar lain yaitu Gowa (Makassar), terutama dalam konfliknya melawan Bone dan Belanda. Salah satunya adalah penyerangan Pulau Buton yang menampung Raja Bone di tahun 1667. Armada Mandar dan Gowa disambut oleh pasukan Buton dan Belanda yang dipimpin Cornelis Speelman sehingga Gowa mengalami kekalahan dan pasukannya ditawan. Gowa terus mengalami kekalahan sehingga jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1667 melalui Perjanjian Bungaya. Pasukan gabungan Belanda dan Bone kemudian menyerang Mandar hingga mereka mengakui kekuasaan Belanda pada tahun 1674. Namun Belanda tidak benar-benar menguasai Mandar sampai tahun 1905. Tahun 1909, Belanda mulai menata administrasi di wilayah Mandar dengan mendirikan Afdeling Mandar yang mencakup Pitu Ulunna Salu dan Pitu Babanga Binanga dengan ibu kota di Majene. Afdeling tersebut berada di bawah Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden (Kegubernuran Sulawesi dan dependensinya) yang berkedudukan di Makassar. Tahun 1916, Afdeling Mandar kembali ditata sehingga mencakup empat onderafdeling yang terdiri dari Mamuju, Polewali, Mamasa, dan Majene. Afdeling Mandar menjadi cikal bakal Provinsi Sulawesi Barat dan keempat onderafdeling sebagai kabupaten di dalam provinsi tersebut.

Pembentukan provinsi Sulawesi Barat

Setelah merdeka, di wilayah ini dibentuk merupakan bagian dari Kabupaten Mandar terdiri tiga kecamatan yaitu Mamuju, Majene, Polewali Mamasa. Ketiga daerah kabupaten ini masih termasuk wilayah Provinsi Sulawesi. Pembentukan Provinsi Sulawesi bagian Barat telah diperjuangkan sejak tahun 1962. Pada masa itu di pulau Sulawesi terdapat 3 Provinsi yakni Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara. Namun, pada tahun 1963 usulan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat tidak disetujui oleh pemerintah pusat karena beberapa alasan. Sebagai gantinya, pemerintah memekarkan Sulawesi bagian selatan menjadi Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat kembali menemukan momentumnya pada tahun 1999 pasca-reformasi.

Terbentuknya beberapa provinsi baru di Indonesia seperti Provinsi Banten, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Gorontalo menjadi api penyulut perjuangan semesta rakyat untuk membentuk provinsi Sulawesi Barat. Perjuangan panjang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat akhirnya terwujud melalui UU No. 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru pada tanggal 5 Oktober 2004.

Selain pemekaran provinsi, wilayah ini juga mengalami pemekaran kabupaten. Tahun 2002, Polewali Mamasa dipecah menjadi Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa. Kabupaten Mamuju dimekarkan menjadi Mamuju Utara di tahun 2003 dan Mamuju Tengah di tahun 2012. Tahun 2017, Mamuju Utara mengubah namanya menjadi Kabupaten Pasangkayu sehingga sama dengan nama ibukotanya.

Geografi

Letak Sulawesi Barat di Pulau Sulawesi dengan garis lintang 00⁰45'59''–03⁰34'00'' Lintang Selatan dan 118⁰48'59''–119⁰55'06'' Bujur Timur. Provinsi ini perbatasan wilayah Sulawesi Barat yaitu Sulawesi Tengah di bagian utara, Sulawesi Selatan di bagian Timur dan Selatan dan Selat Makassar di bagian Barat.

Pemerintahan

Dewan Perwakilan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

DPRD Sulawesi Barat beranggotakan 45 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Sulawesi Barat terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Sulawesi Barat yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 26 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di Gedung DPRD Sulawesi Barat. Komposisi anggota DPRD Sulawesi Barat periode 2019-2024 terdiri dari 10 partai politik dimana Partai Demokrat adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 9 kursi disusul oleh Partai Golkar yang meraih 8 kursi serta PDI Perjuangan dan Partai NasDem yang masing-masing meraih 6 kursi. Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Sulawesi Barat dalam dua periode terakhir.

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode
Partai Politik	2014-2019	2019-2024
PKB	1	2
Gerindra	6	4
PDI-P	4	6
Golkar	9	8
NasDem	2	6
PKS	2	0
PPP	2	1
PAN	5	2
Hanura	3	4
Demokrat	10	9
PKPI	1	0
Perindo		(baru) 3
Jumlah Anggota	45	45
Jumlah Partai	11	10

Kabupaten

Daftar kabupaten dan kota di Sulawesi Barat

Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat adalah Mamuju.

No	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Ibu Kota Kabupaten	Luas Wilayah (km2)	Luas Wilayah (%)
1	76.05	Kabupaten Majene	Banggae	947,84	5,65%
2	76.03	Kabupaten Mamasa	Mamasa	3.005,88	17,91%
3	76.02	Kabupaten Mamuju	Mamuju	4.999,69	29,78%
4	76.06	Kabupaten Mamuju Tengah	Tobadak	3.014,37	17,96%
5	76.01	Kabupaten Pasangkayu	Pasangkayu	3.043,75	18,13%
6	76.04	Kabupaten Poliwali Mandar	Polewali	1.775,65	10,58%
		Provinsi Sulawesi Barat		16.787,18	100,00%

Ekonomi

Sulawesi Barat dikenal memiliki banyak objek lokasi wisata. Selain kakao, daerah ini juga penghasil kopi robusta ataupun kopi arabika, kelapa dan cengkih. Di sektor pertambangan terdapat kandungan emas, batubara dan minyak bumi.

Demografi

Pada tahun 2021, penduduk Sulawesi Barat berjumlah 1.436.842 jiwa dengan kepadatan 85,59 jiwa/km.

Bahasa

Bahasa resmi instansi pemerintahan di Sulawesi Barat adalah bahasa Indonesia. Hingga 2019, Badan Bahasa mencatat ada 10 bahasa daerah di Sulawesi Barat. Kesepuluh bahasa tersebut adalah: (1) Baras, (2) Benggaulu, (3) Budong-Budong, (4) Kone-Konee, (5) Mamasa, (6) Mamuju, (7) Mandar, (8) Pannei, (9) Pattinjo, dan (10) Kalumpang.

Suku Bangsa

Masyarakat Sulawesi Barat merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari masyarakat asli Sulawesi Barat dan juga pendatang. Penduduk asli provinsi Sulawesi Barat termasuk suku Mandar, Mamasa, Pattae dan Kalumpang. Suku Mandar tersebar di semua wilayah kabupaten di Sulawesi Barat, kemudian suku Toraja Mamasa kebanyakan berada di kabupaten Mamasa. Sementara suku Makki berada di kecamatan Kalumpang dan Bonehau. Suku Pattae berada di Kabupaten Polewali Mandar, dan suku lainnya, tersebar di wilayah kabupaten, termasuk suku pendatang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk Indonesia 2010 dengan jumlah penduduk 1.157.565 jiwa, penduduk asli Sulawesi merupakan etnis terbanyak yakni sebanyak 896.597 jiwa (77,46%). Adapun rincian yakni suku Mandar sebanyak 565.762 jiwa (45,42%), kemudian Mamasa 126.299 jiwa (10,91%), Mamuju 93.958 jiwa (8,12%), Pattae 30.260 jiwa (2,61%) dan Kalumpang 18.005 jiwa (1,56%), kelima suku ini adalah asli Sulawesi Barat. Selebihnya adalah suku Kaili sebanyak 50.724 jiwa (4,38%), Toraja 22.728 jiwa (1,96%) dan suku lain Sulawesi 28.861 jiwa (2,49%).

Kemudian etnis lainnya adalah Bugis sebanyak 144.544 jiwa (12,49%), kemudian Jawa sebanyak 56.955 jiwa (4,92%). Selain itu ada juga suku Makassar 25.367 jiwa (2,19%), Bali 14.657 jiwa (1,27%), Sasak 6.111 jiwa (0,53%), asal Nusa Tenggara Timur 5.106 jiwa (0,44%) dan suku lainnya 0,71%.

Agama

Agama Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat (2020)
Kabupaten/Kota	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Aliran
Majene	99.66%	0.16%	0.10%	0.05%	0.03%	0.00%	0.00%
Mamasa	17.07%	75.16%	4.06%	2.82%	0.03%	0.00%	0.00%
Mamuju	81.52%	16.11%	0.67%	1.64%	0.05%	0.00%	0.00%
Mamuju Tengah	79.04%	12.43%	1.70%	6.56%	0.27%	0.00%	0.00%
Pasangkayu	85.83%	7.87%	1.60%	4.66%	0.04%	0.00%	0.00%
Polewali Mandar	95.04%	4.13%	0.58%	0.23%	0.02%	0.00%	0.00%
Sulawesi Barat	80.24%	16.18%	1.30%	2.22%	0.06%	0.00%	0.00%