Catatan Kang Sena Gunungjati Cirebon: PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BER-IBU KOTA KENDARI

Orientasi

Sulawesi Tenggara (disingkat Sultra) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak bagian tenggara pulau Sulawesi dengan ibu kota Kendari. Sulawesi Tenggara awalnya merupakan nama salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara Sulselra dengan Bau-Bau sebagai ibu kota kabupaten. Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai Daerah Otonom berdasarkan Perpu No. 2 tahun 1964 Juncto UU No.13 Tahun 1964.Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi, secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa di antara 02°45' – 06°15' Lintang Selatan dan 120°45' – 124°30' Bujur Timur serta mempunyai wilayah daratan seluas 38.140 km² (3.814.000 ha) dan perairan (laut) seluas 110.000 km² (11.000.000 ha).

Sejarah

Sulawesi Tenggara awalnya merupakan nama salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra) dengan Kecamatan Baubau sebagai ibu kota kabupaten. Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai Daerah Otonom berdasarkan Perpu No. 2 tahun 1964 Juncto UU No.13 Tahun 1964.

Masa Kesultanan – Kerajaan Nusantara

Sulawesi Tenggara pada masa pemerintahan Negara Kesultanan – Kerajaan Nusantara hingga terbentuknya Kabupaten Sulawesi Tenggara pada tahun 1952, sebelumnya merupakan Afdeling. Onderafdeling ini kemudian dikenal dengan sebutan Onderafdeling Boeton Laiwoi dengan pusat Pemerintahannya di Bau-Bau. Onderafdeling Boeton Laiwui tersebut terdiri dari: Afdeling Boeton, Afdeling Muna, dan Afdeling Laiwui.

Onderafdeling secara konsepsional merupakan suatu wilayah administratif setingkat kawedanan yang diperintah oleh seorang (wedana bangsa Belanda) yang disebut Kontroleur (istilah ini kemudian disebut Patih) pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sebuah onderafdeling terdiri atas beberapa landschap yang dikepalai oleh seorang hoofd dan beberapa distrik (kedemangan) yang dikepalai oleh seorang districthoofd atau kepala distrik setingkat asisten wedana.

Status Onderafdeling diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada daerah-daerah yang memiliki kekuasaan asli dan kedaulatan yang dihormati bahkan oleh pemerintah Hindia Belanda sendiri. Pengakuan kekuasaan ini diberikan karena daerah-daerah tersebut bukanlah daerah jajahan Belanda namun sebagai daerah yang memiliki jalinan hubungan dengan Belanda.

Dalam beberapa anggapan bahwa Onderafdeling merupakan jajahan kiranya tidaklah benar, karena dalam kasus Onderafdeling Boeton Laiwoi terdapat hubungan dominasi yang agak besar oleh Belanda sebagai pihak yang super power pada masa itu dengan Kesultanan dan Kerajaan di Sulawesi Tenggara khususnya Kesultanan Buton, sehingga diberikanlah status Onderafdeling Boeton Laiwoi.

Afdeling Kolaka pada waktu itu berada di bawah Onderafdeling Luwu (Sulawesi Selatan), kemudian dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1952 Sulawesi Tenggara menjadi satu Kabupaten, yaitu Kabupaten Sulawesi Tenggara dengan ibu Kotanya Baubau. Kabupaten Sulawesi Tenggara tersebut meliputi wilayah-wilayah bekas Onderafdeling Boeton Laiwui serta bekas Onderafdeling Kolaka dan menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dengan Pusat Pemerintahannya di Makassar.

Masa Orde Lama (1945-1965)

Melalui Undang-Undang No. 29 Tahun 1959, Kabupaten Sulawesi Tenggara dimekarkan menjadi empat kabupaten, yaitu: Kabupaten Buton, Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Muna. Keempat daerah tingkat II tersebut masih merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara. Sulitnya komunikasi perhubungan saat itu, antar Daerah Tingkat II se Sulawesi Selatan Tenggara dengan pusat Pemerintahan Provinsi di Makassar, menghambat pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan maupun pelaksanaan tugas pembangunan disamping gangguan pemberontakan DI/TII.

Daerah Sulawesi Tenggara terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan yang cukup luas. Wilayahnya memiliki sumber daya mineral hasil tambang terutama nikel.^[6] Hasil tambang lainnya berupa aspal dan sejumlah bahan galian lainya. Demikian pula potensi lahan pertanian cukup potensial untuk dikembangkan. Selain itu terdapat pula berbagai hasil hutan berupa rotan, damar serta berbagai hasil hutan lainnya. Atas pertimbangan ini tokoh–tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara, membentuk Panitia Penuntut Daerah Otonom Tingkat I Sulawesi Tenggara. Tugas Panitia tersebut adalah memperjuangkan pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tenggara pada Pemerintah Pusat di Jakarta. Cita-cita tersebut tercapai dengan keluarnya Perpu No. 2 Tahun 1964 Sulawesi Tenggara yang menetapkan menjadi Daerah Otonom Tingkat I dengan ibu kotanya Kecamatan Kendari

Realisasi pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dilakukan pada tanggal 27 April 1964, yaitu saat dilakukannya serah terima wilayah kekuasaan dari Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara, Kolonel Inf. A. A. Rifai kepada Pejabat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, J. Wajong. Pada saat itu, Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara mulai berdiri sendiri terpisah dari Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Karena itu, tanggal 27 April 1964 adalah hari lahirnya Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yang setiap tahun diperingati.

Masa Orde Baru (1965-1998)

Pada 3 Agustus 1995, dibentuk satu kotamadya yaitu Kota Kendari, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kendari (kini bernama Kabupaten Konawe).

Masa Reformasi (1998-sekarang)

Pada 21 Juni 2001, dibentuk satu kota baru bernama Kota Baubau, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Buton. Kemudian selanjutnya terbentuk beberapa kabupaten baru, antara lain:

1. Kabupaten Bombana, pemekaran dari Kabupaten Buton (18 Desember 2003)

2. Kabupaten Wakatobi, pemekaran dari Kabupaten Buton (18 Desember 2003)

3. Kabupaten Kolaka Utara, pemekaran dari Kabupaten Kolaka (18 Desember 2003)

4. Kabupaten Konawe Selatan, pemekaran dari Kabupaten Konawe (25 Februari 2003)

5. Kabupaten Konawe Utara, pemekaran dari Kabupaten Konawe (2 Januari 2007)

6. Kabupaten Buton Utara, pemekaran dari Kabupaten Muna (2 Januari 2007)

7. Kabupaten Kolaka Timur, pemekaran dari Kabupaten Kolaka (14 Desember 2012)

8. Kabupaten Konawe Kepulauan, dimekarkan dari Kabupaten Konawe (12 April 2013)

9. Kabupaten Buton Tengah, dimekarkan dari Kabupaten Buton (Juli 2014)

10. Kabupaten Buton Selatan, dimekarkan dari Kabupaten Buton (Juli 2014)

11. Kabupaten Muna Barat, dimekarkan dari Kabupaten Muna (Juli 2014)

Setelah pemekaran, Sulawesi Tenggara mempunyai 15 kabupaten dan 2 kota. Saat ini Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki Kantor Penghubung Provinsi Sulawesi Tenggara pada Gedung Menara Global yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Jakarta Raya.

Pemerintahan

Dewan Perwakilan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

DPRD Sulawesi Tenggara beranggotakan 45 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Sulawesi Tenggara terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Sulawesi Tenggara yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 7 Oktober 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Charis Mardiyanto, di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Komposisi anggota DPRD Sulawesi Tenggara periode 2019-2024 terdiri dari 11 partai politik dimana Partai Amanat Nasional adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 8 kursi, kemudian disusul oleh Partai Golkar yang meraih 7 kursi serta PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai NasDem yang masing-masing meraih 5 kursi. Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Sulawesi Tenggara dalam dua periode terakhir.

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode
Partai Politik	2014-2019	2019-2024
PKB	1	3
Gerindra	4	4
PDI-P	5	5
Golkar	7	7
NasDem	3	5
PKS	5	4
PPP	2	2
PAN	9	8
Hanura	3	1
Demokrat	6	5
PBB	0	1
Jumlah Anggota	45	45
Jumlah Partai	10	11

Ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Kota Kendari.

Daftar kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara

No	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Ibu Kota Kabupaten	Luas Wilayah (km2)	Luas Wilayah (%)
1	74.06	Kabupaten Bombana	Rumbia	3.001,00	7,88%
2	74.04	Kabupaten Buton	Pasarwajo	1.212,99	3,19%
3	74.15	Kabupaten Buton Selatan	Batauga	509,92	1,34%
4	74.14	Kabupaten Buton Tengah	Labungkari	958,31	2,52%
5	74.10	Kabupaten Buton Utara	Buranga	1.864,91	4,90%
6	74.01	Kabupaten Kolaka	Kolaka	3.283,59	8,63%
7	74.11	Kabupaten Kolaka Timur	Tirawuta	3.634,74	9,55%
8	74.08	Kabupaten Kolaka Utara	Lasusua	3.391,67	8,91%
9	74.02	Kabupaten Konawe	Unaaha	4.435,28	11,65%
10	74.12	Kabupaten Konawe Kepulauan	Langara	867,58	2,28%
11	74.05	Kabupaten Konawe Selatan	Andoolo	5.779,47	15,18%
12	74.09	Kabupaten Konawe Utara	Wanggudu	5.101,76	13,40%
13	74.03	Kabupaten Muna	Raha	1.922,16	5,05%
14	74.13	Kabupaten Muna Barat	Sawerigadi	1.022,89	2,69%
15	74.07	Kabupaten Wakatobi	Wangi-Wangi	559,54	1,47%
16	74.72	Kota Baubau	–	221,00	0,58%
17	74.71	Kota Kendari	–	300,89	0,79%
		Provinsi Sulawesi Tenggara		38.067,70	100,00%

Demografi

Penduduk

Pada tahun 1990 jumlah penduduk Sulawesi Tenggara sekitar 1.349.619 jiwa. Kemudian tahun 2000 meningkat menjadi 1.776.292 jiwa dan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik tahun 2005 adalah sejumlah 1.959.414 jiwa.

Dari publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035 disebutkan bahwa jumlah penduduk Sulawesi Tenggara berturut-turut (dalam ribuan) 2.243,6 (2010), 2.499,5 (2015), 2.755,6 (2020), 3.003,3 (2025), 3.237,7 (2030) dan 3.458,1 (2035).

Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Tenggara selama tahun 1990–2000 adalah 2,79% per tahun dan tahun 2004–2005 menjadi 0,02%. Laju pertumbuhan penduduk menurut kabupaten selama kurun waktu 2004–2005 hanya kota Kendari dan Kabupaten Muna yang menunjukan pertumbuhan yang positif, yaitu 0,03 % dan 0,02 % per tahun, sedangkan kabupaten yang lain menunjukkan pertumbuhan negatif.

Struktur Penduduk

Struktur umur penduduk Sulawesi Tenggara pada tahun 2005, penduduk usia di bawah 15 tahun 700.433 jiwa (35,75%) dari total penduduk, sedangkan penduduk perempuan mencapai 984.987 jiwa (20.27%) dan penduduk laki-laki mencapai 974.427 jiwa (49,73%).

Jumlah penduduk tahun 1971–2020

Tahun	1971	1980	1990	1995	2000	2010
Jumlah penduduk	714.120	942.302	1.349.619	1.586.917	1.776.292	2.232.586
Sejarah kependudukan Sulawesi Tenggara Sumber:

Suku bangsa

Mayoritas penduduk yang mendiami provinsi Sulawesi Tenggara adalah suku asli setempat, termasuk diantaranya adalah suku Tolaki, Buton, Wawonii, Banggai, Balantak, Wolio-Buton, Muna, Moronene, dan lainnya.^[17] Suku Bugis asal Sulawesi Selatan menjadi jumlah terbesar dari suku lain asal provinsi lainnya. Ada juga sebagian lagi suku Jawa, Makassar, Bali, Sunda dan suku lainnya dari berbagai daerah di Indonesia. Dari data Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010, sebanyak 1.401.478 jiwa atau % dari 2.227.937 jiwa penduduk, adalah suku asal Sulawesi Tenggara.

Berikut adalah banyaknya penduduk provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan suku bangsa, hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010:

Penduduk berdasarkan etnis di Sulawesi Tenggara (2010)
No	Suku	Sensus Penduduk Indonesia 2010
No	Suku	Jumlah	%
1	Asal Sulawesi Tenggara	1.401.478	62,90%
2	Bugis	496.410	22,28%
3	Jawa	159.170	7,14%
4	Makassar	59.301	2,66%
5	Bali	49.411	2,22%
6	Sunda	25.408	1,14%
7	Sasak	6.857	0,31%
8	Asal Maluku	5.332	0,24%
9	Asal NTT	4.877	0,22%
10	Asal Sumatra	4.781	0,21%
11	Suku lainnya	14.912	0,67%
	Total	2.227.937	100%

Bahasa

Bahasa resmi instansi pemerintahan di Sulawesi Tenggara adalah bahasa Indonesia. Hingga 2019, Badan Bahasa mencatat ada 16 bahasa daerah di Sulawesi Tenggara.^[19] Keempat belas bahasa tersebut adalah: (1) Tolaki (Penutur Terbanyak), (2) Wolio, (3) Cia-Cia, (4) Wawonii, (5) Culambacu, (6) Muna, (7) Kulisusu, (8) Lasalimu-Kamaru, (9) Moronene, (10) Jawa, (11) Pulo, (12) Sasak, (13) Sunda, (14) Bajo, dan (14 T) Bali (16) Bugis.