Catatan Kang Sena Gunungjati Cirebon: KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

KABUPATEN BOGOR

PROVINSI JAWA BARAT

Orientasi

Kabupaten Bogor (bahasa Sunda: ᮊᮘᮥᮕᮒᮨᮔ᮪ ᮘᮧᮌᮧᮁ) adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Pusat pemerintahan Kabupaten Bogor terletak di Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Lebak di barat, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di utara; Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta di timur; Kabupaten Cianjur di tenggara, Kabupaten Sukabumi. Kota Bogor merupakan enklave dari kabupaten ini.

Kabupaten Bogor terdiri atas 40 kecamatan, yang dibagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan Kabupaten Bogor terletak di Kecamatan Cibinong, yang berada di sebelah utara Kota Bogor.

Sejarah

Perjalanan sejarah Kabupaten Bogor memiliki keterkaitan yang erat dengan zaman kerajaan yang pernah memerintah di wilayah tersebut. Pada 4 abad sebelumnya, Sri Baduga Maharaja dikenal sebagai raja yang mengawali zaman Kerajaan Pajajaran, raja tersebut terkenal dengan ajaran dari leluhur yang dijunjung tinggi yang mengejar kesejahteraan. Sejak saat itu secara berturut-turut tercatat dalam sejarah adanya kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah tersebut, yaitu:

1. Kerajaan Tarumanegara, diperintah oleh 12 orang raja. Berkuasa sejak tahun 358 sampai dengan tahun 669.

2. Kerajaan Galuh, diperintah oleh 14 raja. Berkuasa sejak 516 hingga tahun 852.

3. Kerajaan Sunda, diperintah oleh 28 raja. Bertahta sejak tahun 669 sampai dengan tahun 1333.

4. Kerajaan Kawali, diperintah oleh 6 orang raja. Berkuasa sejak tahun 1333 hingga 1482.

5. Kerajaan Pajajaran, berkuasa sejak tahun 1482 hingga tahun 1579. Pelantikan raja yang terkenal sebagai Sri Baduga Maharaja, menjadi satu perhatian khusus. Pada waktu itu terkenal dengan Upacara Kuwedabhakti, dilangsungkan tanggal 3 Juni 1482. Tanggal itulah kiranya yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.

Pada tahun 1745, cikal bakal masyarakat Bogor semula berasal dari 9 kelompok pemukiman dengan 3 gabungan kelompok besar antara lain Buitenzorg (wilayah tengah), Jonggol (wilayah timur dan utara) dan Jasinga (wilayah barat) yang digabungkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Baron van Inhof menjadi inti kesatuan masyarakat Kabupaten Bogor.

Pada waktu itu, Bupati Demang Wartawangsa berupaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat yang berbasis pertanian dengan menggali terusan dari Sungai Ciliwung ke Cimahpar dan dari Nanggewer sampai ke Kalimulya.

Terdapat berbagai pendapat tentang lahirnya nama Bogor itu sendiri. Salah satu pendapat menyatakan bahwa nama Bogor berasal dari bahasa Arab yaitu Baqar yang berarti sapi dengan alasan terdapat bukti berupa patung sapi di Kebun Raya Bogor. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa nama Bogor berasal dari kata Bokor yang berarti tunggul pohon enau. Pendapat di atas memiliki dasar dan alasan tersendiri diyakini kebenarannya oleh setiap ahlinya.

Namun berdasarkan catatan sejarah, pada tanggal 7 April 1752 telah muncul kata Bogor dalam sebuah dokumen dan tertulis Hoofd van de Negorij Bogor, yang berarti Kepala Kampung Bogor. Pada dokumen tersebut diketahui juga bahwa kepala kampung itu terletak di dalam lokasi Kebun Raya itu sendiri yang mulai dibangun pada tahun 1817.

Pada tahun 1908 Kabupaten Bogor memiliki 5 kawedanan yang dipimpin oleh seorang demang, yaitu (Buitenzorg, Jonggol, Cibinong, Parung dan Leuwiliang).^[11] Kemudian untuk memudahkan tugas distrik dibentuklah sejumlah onderdistrik yang dikepalai oleh asisten demang. Pemberitaan dari koran Het Vaderland dan Nieuws van den Daag voor Nederlandsch-Indië, pada November 1930, menyebutkan bahwa Rumpin dan Ciomas, pada mulanya adalah tanah partikelir.

Pemerintah Belanda kemudian membeli tanah di Ciomas, Rumpin, dan Citayam supaya dapat mengurus administrasi dan birokrasi pemerintahan daerah di tiga tanah yang status kepemilikannya sudah berganti tersebut.

Pasca Proklamasi, tepatnya pada era Republik Indonesia Serikat atau RIS, Kabupaten Bogor masuk dalam wilayah Negara Pasundan, kemudian keluar SK Wali Negeri Pasundan Nomor 12 yang menyatakan bahwa Kabupaten Bogor, kembali dibentuk 7 Kawedanan yaitu:

1. Kawedanan Buitenzorg (mencakup Ciomas, Semplak , Kedunghalang, Ciawi, Cisarua, Cigombong, dan Cijeruk; serta seluruh wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor Selatan modern)

2. Kawedanan Cibinong (mencakup Cibinong, Bojonggede, Tajurhalang, Sukaraja, Citeureup, Babakan Madang dan sebagian wilayah Kota Depok Modern)

3. Kawedanan Parung (mencakup Parung, Gunungsindur, Kemang, Rumpin, Ciseeng, dan sebagian wilayah Kota Depok Modern)

4. Kawedanan Jonggol (mencakup Jonggol, Gunung Putri, Cileungsi, Cariu, Tanjungsari dan sebagian wilayah Kota Depok dan sebagian wilayah selatan Kota Bekasi serta Kabupaten Bekasi)

5. Kawedanan Leuwiliang (mencakup Leuwiliang, Cibungbulang, Ciampea, Pamijahan, dan Dramaga)

6. Kawedanan Jasinga (mencakup Jasinga, Sukajaya, Tenjo, Nanggung, dan Cigudeg).

Pada tahun 1950-an seiring dengan kebijakan restrukturisasi otonomi daerah, khususnya berkaitan dengan organisasi dan kewilayahan membuat Kabupaten Bogor kehilangan banyak wilayahnya. Di antara beberapa Kawedanan di Kabupaten Bogor, yang paling kehilangan banyak wilayahnya adalah Kawedanan Jonggol, seperti Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Setu dan Desa Kranggan (Sekarang Kecamatan Jatisampurna) dilimpahkan kepada Kabupaten Bekasi; Desa Batulawang dilimpahkan kepada Kabupaten Cianjur; dan Kecamatan Pangkalan serta Kecamatan Tegalwaru dilimpahkan kepada Kabupaten Karawang.

Pada tahun 1975, Pemerintah Pusat menginstruksikan bahwa Kabupaten Bogor harus memiliki Pusat Pemerintahan di wilayah Kabupaten sendiri. Atas dasar tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mengadakan penelitian di beberapa wilayah Kabupaten Bogor untuk dijadikan calon ibukota sekaligus berperan sebagai pusat pemerintahan. Alternatif lokasi yang akan dipilih diantaranya adalah wilayah Kecamatan Ciawi, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Parung, Kecamatan Semplak dan Kecamatan Cibinong.

Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa yang diajukan ke Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan sebagai calon ibukota adalah Desa Rancamaya (saat ini menjadi bagian Kota Bogor). Akan tetapi Pemerintah Pusat menilai bahwa Rancamaya masih relatif dekat letaknya dengan Pusat Pemerintahan Kota Bogor dan dikhawatirkan akan masuk ke dalam rencana perluasan dan pengembangan wilayah Kota Bogor.

Setelah mempertimbangkan rencana pembentukan Kota Administratif Depok dan Kabupaten Jonggol yang sudah menjadi bahasan Menteri Dalam Negeri Amir Machmud bersama Gubernur Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mengambil salah satu alternatif wilayah, yaitu Kemang. Saat itu, Kemang menjadi bagian Kecamatan Semplak yang akan menjadi titik paling tengah bagi kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor apabila Kota Administratif Depok terbentuk dan Kabupaten Jonggol dimekarkan dari Kabupaten Bogor.

Wilayah Kabupaten Bogor yang luas ditambah cepatnya pertumbuhan penduduk akibat lokasi geografis Kabupaten Bogor sebagai wilayah penyangga DKI Jakarta, muncul beberapa wacana terkait pemekaran berbasis pengembangan wilayah. Pada tahun 1978, Menteri Dalam Negeri Amir Machmud mengusulkan pembentukan Kota Administratif Depok yang mencakup Kecamatan Depok serta kecamatan lainnya yang berbatasan dengan DKI Jakarta khususnya yang terdampak pembangunan Perumnas di wilayah tersebut. Rencananya Kota Administratif Depok akan dijadikan kawasan pemukiman yang tertata bagi para pekerja di DKI Jakarta.

Dalam sidang Pleno DPRD Kabupaten Bogor tahun 1980, Desa Kemang batal ditetapkan menjadi calon ibukota Kabupaten Bogor karena ketersediaan lahan milik pemerintah kabupaten masih sangat sedikit, infrastruktur yang minim, hingga wacana pembentukan Kabupaten Jonggol yang dianggap masih mentah. Akhirnya ditetapkan bahwa calon ibukota Kabupaten Bogor terletak di Desa Tengah (Sekarang Kelurahan Tengah), Kecamatan Cibinong.

Penetapan calon ibukota ini diusulkan kembali ke pemerintah Pusat dan mendapat persetujuan serta dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982, yang menegaskan bahwa ibukota Pusat Pemerintahan Kabupaten Bogor berkedudukan di Desa Tengah, Kecamatan Cibinong. Sejak saat itu, dimulailah rencana persiapan pembangunan Pusat Pemerintahan ibukota Kabupaten Bogor dan pada tanggal 5 Oktober 1985 dilaksanakan peletakan batu pertama oleh Bupati Kabupaten Bogor saat itu.

Pada dekade 1980 bukan hanya bergulir usulan pembentukan Kota Administratif Depok. Gubernur Jawa Barat, Aang Kunaefi juga mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud pembentukan wilayah di bekas Kawedanan Jonggol yang sebagian telah dilimpahkan ke kabupaten lain untuk dipersatukan sebagai Daerah Tingkat II Kabupaten.

Wilayah eks Kawedanan Jonggol dan sekitarnya dianggap layak menjadi kabupaten, karena wilayahnya cukup luas, memiliki kekayaan alam yang melimpah, serta berpotensi sebagai kawasan pemukiman baru, industri, dan pariwisata.

Wilayah yang diusulkan sebagai bagian dari pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Jonggol dahulunya merupakan bekas wilayah dari Kawedanan Jonggol antara lain, daerah Kecamatan Jonggol, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Cileungsi dan Kawasan Cibubur (yaitu Desa Harjamukti dan Desa Leuwinanggung), juga wilayah bekas Kawedanan Jonggol yang telah dilimpahkan kepada daerah lain, seperti Kabupaten Bekasi yaitu Kecamatan Cibarusah serta Desa Kranggan (Sekarang Kecamatan Jatisampurna); dan dari Kabupaten Karawang yaitu Kecamatan Pangkalan serta Kecamatan Tegalwaru.

Pada tahun 1981 akhirnya Kecamatan Depok ditingkatkan statusnya dari Kecamatan menjadi kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1981 yang mencakup Kecamatan Beji dan Kecamatan Pancoran Mas serta pemekaran dari Kecamatan Gunung Putri yaitu Kecamatan Cimanggis. Kota Administratif Depok dipimpin oleh Wali kota Administrasi. Sementara itu, gagasan pembentukan Kabupaten Jonggol tidak terlaksana.

Pada tahun 1994, Presiden Soeharto tertarik menjadikan salah satu wilayah Kabupaten Bogor yaitu Kecamatan Jonggol (kala itu termasuk Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari dan Karang Tengah) sebagai lokasi ibukota negara baru pengganti DKI Jakarta, karena Jonggol terletak hanya 40 km di sebelah tenggara Jakarta.

Pasca reformasi seiring dengan kebijakan penghapusan daerah otonom Kota Administratif di seluruh Indonesia. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 meningkatkan status Depok menjadi Kotamadya, dengan demikian Depok resmi berpisah dengan Kabupaten Bogor dan menjalankan otonominya sendiri. Sementara, rencana dan persiapan pemindahan ibukota negara ke Jonggol tenggelam seiring dengan lengsernya Presiden Soeharto tahun 1998.

Demografi

Suku Bangsa

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor tahun 2021, jumlah penduduk kabupaten Bogor sebanyak 5.427.068 jiwa, dengan kepadatan 1.817 jiwa/km².^[2] Penduduk Kabupaten Bogor menjadi wilayah administrasi setingkat kabupaten dengan penduduk terbanyak di Jawa Barat dan bahkan di Indonesia. Penduduk asli Kabupaten Bogor dan Jawa Barat umumnya adalah orang Sunda. Suku lain yang cukup dominan adalah Jawa, dan sebagian lagi orang Betawi serta suku pendatang lainnya seperti Cirebon, Batak, Tionghoa, Minangkabau, Banten, dan lainnya.

Data Sensus Penduduk Indonesia 2000, berikut adalah besaran penduduk Kabupaten Bogor berdasarkan suku bangsa;

No	Suku	Populasi (2000)	%
1	Sunda	2.928.415	83,62%
2	Jawa	224.037	6,40%
3	Betawi	162.529	4,64%
4	Batak	22.053	0,63%
5	Minangkabau	17.445	0,50%
6	Tionghoa	9.123	0,26%
7	Banten	1.995	0,06%
8	Cirebon	1.939	0,05%
9	Suku lainnya	134.562	3,84%
Kabupaten Bogor		3.502.098	100%

Agama

Mayoritas penduduk di kabupaten Bogor menganut agama Islam. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, penduduk kabupaten Bogor yang menganut agama Islam sebanyak 97,19%. Kemudian penduduk yang menganut agama Kekristenan sebanyak 2,28%, dengan rincian Protestan sebanyak 1,72% dan Katolik sebanyak 0,56%. Sebagian lagi menganut agama Buddha sebanyak 0,32%, kemudian Konghucu sebanyak 0,16% dan Hindu sebanyak 0,05%.

Bahasa

Bahasa Sunda merupakan bahasa mayoritas dan bahasa asli yang dituturkan penduduk di kabupaten Bogor bagian barat dan bagian selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Lebak di provinsi Banten, dan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor sendiri. Bahasa Sunda yang dituturkan di bagian barat Kabupaten Bogor memiliki ciri khas tersendiri berbeda dengan bahasa Sunda yang dituturkan di Kabupaten Bogor umumnya mengenal undak usuk bahasa, sedangkan Bahasa Sunda dialek Jasinga yang merupakan bagian dari Bahasa Sunda Banten ini tidak terdapat undak usuk bahasa didalamnya. Bahasa Sunda dialek Jasinga dituturkan di wilayah Jasinga Raya yang meliputi Kecamatan Jasinga, Tenjo, Sukajaya, Nanggung, dan Kecamatan Cigudeg.

Sedangkan Bahasa Betawi merupakan bahasa yang dituturkan oleh pendatang dari wilayah Jakarta dan dituturkan hampir di seluruh kecamatan yang terletak di bagian utara yang berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan di provinsi Banten, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Bahasa Betawi yang dituturkan oleh masyarakat di Kabupaten Bogor ini dikenal dengan nama Bahasa Betawi Ora atau Bahasa Betawi Pinggiran yang dialeknya berbeda dengan bahasa Betawi yang dituturkan di Kota Jakarta.

Bahasa Betawi yang dituturkan di Kabupaten Bogor ini banyak dipengaruhi oleh bahasa Sunda dan bahasa Jawa dalam kosakatanya seperti kata "ora" yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya "tidak" dan "ontong" yang berasal dari kosakata bahasa Sunda "tong" yang artinya "jangan". Wilayah penutur bahasa Betawi di Kabupaten Bogor meliputi wilayah Kecamatan Parung dan wilayah lainnya di utara Kabupaten Bogor yang penduduknya menuturkan bahasa Betawi dan bahasa Sunda yang bercampur.

Geografi

Wilayah Kabupaten Bogor memiliki luas ± 2.938 km². Kabupaten Bogor memiliki tipe morfologi wilayah yang bervariasi. Di bagian utara, wilayah Kabupaten Bogor merupakan dataran rendah. Semakin bergerak ke arah selatan, kontur ketinggian dataran di Kabupaten Bogor semakin meninggi. Sekitar 29,28% daripada luas Kabupaten Bogor berada pada ketinggian 15-100 meter di atas permukaan laut (mdpl) atau masuk ekologi hilir di dataran rendah. 43,62% dari luas Kabupaten Bogor berada pada ketinggian 100–500 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan merupakan ekologi tengah. Sekitar 19,53% dari luas seluruh Kabupaten Bogor berada pada ketinggian 500-1.000 meter dpl, merupakan kategori ekologi hulu yang ditandai dengan banyaknya bukit yang ada di sana. Daerah pegunungan tinggi yang mengisi 8,43% luas Kabupaten Bogor, khususnya pada ketinggian 1.000–2.000 meter dpl, termasuk kategori ekologi hulu. Sedangkan 0,22% dari keseluruhan area Kabupaten Bpgor berada pada ketinggian 2.000–2.500 meter dpl termasuk dalam kategori hulu.

Kabupaten Bogor memiliki beberapa rangkaian gunung atau pegunungan yang tinggi dan besar, antara lain di bagian barat ada Pegunungan Halimun Salak yang membentang dari Kabupaten Lebak, Banten hingga kaki timur Gunung Salak. Kemudian, dua pegunungan yang mengurung Kawasan Puncak di sebelah selatan, yaitu Pegunungan Gede Pangrango yang membentang di tiga wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, disebelah utara Puncak, ada Pegunungan Jonggol yang membentang dari Sentul, Sukamakmur (Jonggol) hingga Cipanas, Cianjur. Selain itu terdapat beberapa pegunungan kecil yang biasanya tandus dan terdiri atas batuan kapur, antara lain Pegunungan Cigudeg-Rumpin, Pegunungan Kapur Leuwiliang, Pegunungan Kapur Cileungsi dan Pegunungan Sanggabuana, Jonggol yang berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.

Transportasi

Kabupaten Bogor dilintasi Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi. Jalan tol ini adalah jalur wisata utama dari Jakarta menuju Bandung. Jalur ini melewati rute Jalan Tol Jagorawi-Puncak-Cianjur-Bandung. Jalur Ciawi-Puncak merupakan salah satu yang terpadat pada musim libur, karena kawasan tersebut merupakan tempat berlibur warga Jakarta dan sekitarnya.^[33]

Apabila jalur wisata utama tersebut macet, yang biasanya terjadi pada hari-hari libur, maka dapat menggunakan rute alternatif melewati Cibubur-Cileungsi-Jonggol-Cariu-Cianjur-Bandung. Untuk angkutan kereta api, Kabupaten Bogor dilalui oleh Jalur KA Manggarai-Padalarang. Untuk angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), biasanya terdapat di Terminal Cileungsi.