KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

KOTA SUBULUSSALAM

PROVINSI ACEH

Orientasi

Subulussalam adalah sebuah kota yang berada di provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007, dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil. Kota Subulussalam berbatasan langsung dengan Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Dairi, provinsi Sumatra Utara. Pada tahun 2021, jumlah penduduk kota Subulussalam sebanyak 93.710 jiwa, dengan kepadatan 68 jiwa/km².

Geografi

Batas Wilayah

Kota Subulussalam memiliki batas wilayah yaitu sebagai berikut:

Utara	Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Dairi (Provinsi Sumatra Utara)
Timur	Kabupaten Dairi (Provinsi Sumatra Utara) dan Kabupaten Pakpak Bharat (Provinsi Sumatra Utara)
Selatan	Kabupaten Aceh Singkil
Barat	Kabupaten Aceh Selatan

Iklim

Subulussalam beriklim iklim hutan hujan tropis (Af) dengan curah hujan deras hingga sangat deras sepanjang tahun.

Sejarah Asal Usul Kota Subulussalam, Provinsi Aceh

Ditulis oleh Muhammad Imron Senin, 23 April 2018

Kota Subulussalam adalah sebuah kota di provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007. Kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil.

Sejarah mencatat, ketika proklamasi Kemerdekaan Repoblik Indonesia diperoklamasikan olah Soekarno-Hatta, pada Tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, Negeri Rundeng telah menerima berita tentang kemerdekaan Repoblik Indonesia pada masa langsung  oeleh tentara jepang yang masih menduduki Rundeng dan berita tersebut diterima melalui telpon kabel ( Telegraf ) karna pada saat itu Rundeng sudah memiliki jalur telepon kabel, Mendengar berita tersebut, pada tanggal 18 Agustus 1945 maka Bendera Sang Saka Merah Putih pun dikibarkan. Untuk mengenang sejarah tersebut, pada tahun 2004 pemerintah Daerah Singkil mendirikan Tugu Peringatan Pengibaran Bendera Merah Putih di Kecamatan Rundeng sebagai awal sejarah pada masa itu.

Selanjutnya masyarakat Rundeng bermusyawarah memindahkan Ibukota Kecamatan Simpang kiri ke satu tempat denagn jarak tempuh 6 Km dari Psar Rundeng, nama tempat tersebut adalah Bustaniyah (Km6) yang lazim disebut Rundeng baru ( sekarang menjadi kampong harapan baru).

Atas kespakatan masyarakat tersebut, maka dibangunlah sebuah bangunan untuk di jadikan kantor Asisten Wedana Kecamatan Simpang Kiri, Msyarakat telah mengambil kapling lahan masing-masing untuk perumahan.

Ketika masyarakat dan pemerintah saling bahu-membahu membangun kantor Asisten Wedana dan mengerjakan lahan perumahan tiba-tiba terjadi insiden gangguan ke amanan di perogil kabupaten Dairi Sumatra Utara oleh pemberontak yang di sebut PRR,.disana terjadi huru-hara sehingga sehingga penduduk daerah perogil dan sekitarnya mencari perlindungan untuk menghindari gangguan pembrontak menuju Kecamatan Simpang Kiri khususnya kemukiman kombih, Belegen dan Penanggalan.

Dengan adanya peristiwa tersebut, maka pemindahan ibukota kecamatan simpang kiri ke Bustaniyah  ( Km6 ) tertunda, akan tetapi roda Pemerintahan tetap berjalan. Asisten Wedana menghadap Bupati Atjeh selatan untuk mengusulkan pemindahan Ibukota Kecamatan Simpang Kiri ke Bustaniyah (Km6) besrta staf, pada saat itu Bupati Atjeh Selatan yang bernama Teuku Tjut mamat sadang bertugas di luardaerah yakni banda atjeh, maka yang menerima kedatangan asistaen wedana adalah bpatih TM

Hasil dari pembicaraan antara asisten wedana dan patih TM. Yunan tidak menemukan titik terang, karna patih TM. yunan tidak menyetjui pemindahan ibukota kecamatan simpang kiri ke bustaniyah dengan alasan dan pertimbangan bahwa bustaniyah (Km 6) belum ada penduduk yang mendiami kampong tersebut bersama pada saat itu juga tertangkapnya beberapa pembrontak PRRI di penanggalan pasir below yang berasal dari sungai kampar kiri sumatra utara berdasarkan surat yang disita pada pembrontak pada tahun b1959 BKPMD.

Tahun 1961, gubernur atjeh menunjuk kewedanaan singkil menjadi lokasi daerah kerja BKPMD ( Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa) Wdedana singkil yang bernama Aripin Thaib menunjuk kecamatan simpang kiri menjadi daerah BKPMD, yang belokasi disimpang empat kemukiman kombih karna simpang empat bertetangga dengan kemukiman penanggalan dan kemukiman belegen , pada waktu simpang empat belum memuliki ststus, yang ada hanya kampong pegayo (sekarang bernama mekem), karna letak kampong tersebut berada diempat persimpangan yaitu, rundeng, penanngalan, mekem, dan belegen oleh penduduk disebut kampong simpang empat.

Awal tahun 1962, bupati atjeh, T.Tjut. mamat bersama Dandim 0107 atjeh selatan melalui turney dinas kecamtan simpang kiri (pasar rundeng) mengadakan musyawarah untuk rencana pemindahan ibukota kecamatan simpang kiri ketempat lain, musyawarah tersebut dihadiri wedana singkil dan kepala jawatan, pada saat itu baru ada empat jawatan yakni, kantor urusan agama, juru penerangan, kantor kehutanan dan balai pengobatan serta kepala mukim binanga yang bernama alm. H. M. Layakhi. Para kepala kampong dalam kemukiman binanga dan toko-tokoh masyarakat.

Hasil dari musyawarah tersebut memutuskan bahwa ibukota kecamatan simpang kiri dipindahkan ke simpang empat lokasi BKPMD waktu status kampong masih dipegayo. Berbekal hasil musyawarah, kantor asisiten wedana dibustaniyah (Km 6 ) dipindah kesimpang empat dalam keadaan darurat dengan atap dari rumbia, tiang dan dinding dari kayu berlantai tanah.

Pada tanggal 6 maret 1962 kantor asisiten wedana bersama stapnyaresmi pindah ketempat yang baru bernama simpang empat dan menumpang dirumah sanak pamili, karna belum memiliki rumah.

Pemberian Nama Subulussalam

Bupati Atjeh selatan T. Tjut mamat memberikan bantuan berupa seng, semen untuk merenopasi kantor asisten widana dan mengganti nama simpang empat menjadi BANDAR BARU. Pada waktu bersamaan kepala mukim kombih dijabat oleh saudara Djamaluddin Alias Baba, kepala kampong belum ada bandar baru masih wilayah kampong pegayo kepela kampong nya bernama Nyak alih.

Gubernur disambut secara adat dan dipeusejuk dengan tepung  sitawar dan dikalungi bunga yang dirangkai dengan kaiin oleh ibu Hj latifah. Ketika gubernur memberikan kata sambutannya yang di sambut dengan penuh semangat,lugas dan berwibawa,beliau dengan tegas menganti nama bandar baru menjadi SUBULUSALAM yang memiliki  arti jalan menuju keselamatan,kesejahteraan yang disahkan dengan surat keputusan gubernur Nomor Istimewa /XI/1962 pada tangal 14 September 1962 sekaligus dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan masjid jamil di ibu kota kecamatan simpang kiri.

Sebelum kabupaten aceh singkil mekar dari kabupaten aceh selatan,kecamtan simpang kiri,kecamatan rundeng,kecamatan pembanru longkip,kecamatan sultan daulat,dan desa penanggalan menjadi ibukota kecamatan penanggalan. Jumlah desa di kecamatan simpang kiri 60 desa dimekarkan menjadi 74 desa. Berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2007, tanggal 27 januari 2007, setatus subulussalam dari lima kecamatan dan 74 desa,menjadi salah satu kota di wiliyah indonesia yaitu kota Subulussalam.

Sumber : hasmaudin.blogspot.co.id

Pemerintahan

Dewan Perwakilan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Subulussalam

DPRK Subulussalam memiliki 20 orang anggota yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum legislatif lima tahun sekali. Anggota DPRK Subulussalam yang saat ini menjabat adalah hasil Pemilu 2019 yang menjabat untuk periode 2019-2024 sejak 19 Agustus 2019. DPRK Subulussalam dipimpin oleh satu ketua dan dua wakil ketua yang berasal dari partai politik pemilik kursi dan suara terbanyak. Pimpinan DPRK Subulussalam periode 2019-2024 dijabat oleh Ade Fadly Pranata Bintang dari Partai Hati Nurani Rakyat sebagai Ketua, Fajri Munthe dari Partai Golongan Karya sebagai Wakil Ketua I, dan Dewita Karya dari Partai Amanat Nasional sebagai Wakil Ketua II. Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kota Subulussalam dalam dua periode terakhir.

Kecamatan

Daftar kecamatan dan gampong di Kota Subulussalam

Kota Subulussalam memiliki 5 kecamatan dan 82 kampong (istilah setempat untuk menyebut desa) dengan kode pos 24782-24786 (dari total 243 kecamatan dan 5827 gampong di seluruh Aceh). Per tahun 2010, jumlah penduduk di wilayah ini adalah 67.316 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 33.956 pria dan 33.360 wanita (rasio 101,79). Dengan luas daerah 117.571 ha (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 5.677.081 ha), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 48 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 81.187 jiwa dengan luas wilayahnya 1.391,00 km² dan sebaran penduduk 58 jiwa/km².

Daftar kecamatan dan kampong di Kota Subulussalam, adalah sebagai berikut:

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kampong	Daftar Kampong
11.75.05	Longkib	10	Bangun Sari Bukit Alim Darul Aman Darussalam Lae Saga Longkib Panji Rantau Panjang Sepang Sikerabang
11.75.02	Penanggalan	13	Cepu Jontor Kampung Baru Kuta Tengah Lae Bersih Lae Ikan Lae Motong Penanggalan Penuntungan Sikelang
11.75.03	Rundeng	23	Belukur Makmur Binanga Dah Geruguh Harapan Baru Kampong Badar Kuala Keupeng Kuta Beringin Lae Pamualan Lae Mate Mandilam Muara Batu-Batu Oboh Panglima Sahman Pasar Rundeng Suak Jampak Sepadan Sibuasan Sibungke Siperkas Tanah Tumbuh Teladan Baru Tualang
11.75.01	Simpang Kiri	17	Buluh Dori Kuta Cepu Lae Oram Makmur Jaya Mukti Makmur Pasar Panjang Pegayo Sikelondang Subulussalam Subulussalam Barat Subulussalam Selatan Subulussalam Utara Suka Makmur Tangga Besi
11.75.04	Sultan Daulat	19	Batu Napal Bunga Tanjung Cipar Pari Cipar Pari Timur Darul Makmur Gunung Bakti Jabi-Jabi Jambi Lae Langge Lae Simolap Namo Buaya Pasir Belo Pulo Belen Pulo Kedep Suka Maju Sigrun Singgersing Bawan
	TOTAL	82

Kesehatan

Berikut ini adalah daftar rumah sakit di Kota Subulussalam, Aceh yang sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia:

№	Kode	Nama Rumah Sakit	Jenis	Tipe	Alamat
1.	1102027	RSUD     Kota Subulussalam	RSUD	C	Jalan Hamzah Fansyuri №1, Subulussalam Barat, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh 24782

 

Sumber : Google Wikipedia